Jakarta- Revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pendidikan dan sekolah gratis menjadi prioritas nasional bidang pendidikan pada tahun anggaran 2027.

Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, 14 Agustus 2026 kemarin, Presiden Prabowo Subianto menegaskan. program renovasi satuan pendidikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029. 

“Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat, “ kata Presiden.

Presiden memahami, masih banyak sekolah dengan atap yang bocor atau runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman, dan kerusakan lainnya. Namun, ditegaskan Presiden, bahwa keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan diwariskan.

“Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak, “kata Presiden.

Masih di hari yang sama, pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik, Presiden Prabowo Subianto lebih rinci mengemukakan hasil revitalisasi satuan pendidikan.

Dikatakan Presiden, sampai tahun 2025 lalu, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan revitalisasi terhadap 17 ribu satuan pendidikan dan tahun 2026 ini semakin meluas ke lebih dari 71.744 sekolah. Ditargetkan tahun 2027 dan tahun 2028 mencapai 100 ribu satuan pendidikan.

“Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, yakni Pulau Miangas, “kata Presiden.

Selain revitalisasi, prioritas nasional lainnya dalam bidang pendidikan adalah ketersediaan layar pintar interaktif atau IFP di satuan pendidikan. Di akhir bulan Desember 2026, pemerintah akan perjuangkan semua sekolah  menerima tambahan tiga layar  sehingga setiap sekolah akan punya empat ruangan yang memiliki IFP.

“IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota-ibu kota provinsi, “tegas Presiden.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran.  

“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tetapi pemerintah harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis, “kata Presiden.

Kemendikdasmen alokasikan Anggaran Rp61, 1 triliun

Seiring dengan  kebijakan Presiden tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sebesar Rp61,1 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Pada konferensi Pers terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8) lalu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menjelaskan arah kebijakan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2027.

Menurut Atip, anggaran sebesar itu akan diarahkan untuk memperkuat Program Kerja Prioritas Nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, sekaligus mempercepat pemerataan akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Prioritas nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah itu yakni:

1. Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilaksanakan secara swakelola oleh satuan pendidikan penerima manfaat dengan anggaran Rp9, 28 triliun.
2. Penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan bantuan perlengkapan sekolah dengan anggaran Rp5 triliun
3. Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) senilai Rp7,21 triliun
4. Transformasi pembelajaran melalui Digitalisasi Pembelajaran untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran sekaligus memperluas akses peserta didik dan pendidik terhadap sumber belajar yang berkualitas dengan anggaran Rp.5,83 triliun
5. Peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, seiring dengan semakin banyaknya guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang telah memiliki sertifikasi pendidik senilai Rp14,09 triliun.
6. Program Indonesia Pintar (PIP)  kepada sekitar 18 juta peserta didik dengan anggaran Rp13,79 triliun
7. Kemendikdasmen akan mengembangkan Studio Guru sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik dengan anggaran Rp40 miliar.

Selain Program Kerja Prioritas Nasional, Kemendikdasmen juga akan terus menjalankan berbagai program prioritas untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Program tersebut antara lain:

1. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi peserta didik dari daerah afirmasi dan anak pekerja migran Indonesia dengan anggaran Rp123, 6 miliar.
2. Bantuan pendidikan bagi peserta didik berprestasi dengan anggaran Rp 245,8 miliar
3. Beasiswa bagi guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S1 atau D4 dengan anggaran senilai Rp.210 miliar 
4. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pengembangan kompetensi di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), MIPA, Pembelajaran Mendalam, serta Digitalisasi Pembelajaran senilai Rp152, 1 miliar.
5. Penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dengan anggaran Rp176,5 miliar.
6. Peningkatan keterampilan dan penguasaan keterampilan baru yang berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan bidang vokasi senilai Rp133,9 miliar.
7. Melanjutkan program Pendidikan Karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik.
8. Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Kemendikdasmen akan terus melaksanakan akreditasi satuan pendidikan serta peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan untuk memastikan setiap satuan pendidikan mampu