YanuarJakarta- Pemerintah akan terus mengembangkan dan memperluas kebijakan afirmasi pendidikan tinggi, bantuan, subsidi, dan skema pembiayaan pendidikan tinggi yang berkeadilan.Hal itu untuk mendukung tingkat keberlanjutan pendidikan masyarakat ke pendidikan tinggi. Untuk skema pembiayaan tinggi, akan dikembangkan kemitraan dengan sektor swasta, filantropis serta lembaga nasional dan internasional.
Demikianlah salah satu strategi pemerintah pada bidang pendidikan dalam menyongsong satu abad Indonesia atau Indonesia Emas 2045. Strategi pemerintah itu tertuang pada Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang sudah diluncurkan Bappenas minggu kemarin.
Salah satu kebijakan afirmasi pendidikan tinggi itu adalah akan terus memperkuat dan mengoptimalkan program-program bantuan pendidikan yang sudah ada sekarang ini,seperti KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
Kebijakan dan strategi itu akan terus dilanjutkan, bahkan diperluas dan dioptimalkan karena didasari oleh fakta,bahwa saat ini akses pendidikan tinggi di Indonesia masih terkendala faktor ekonomi,sosial dan geografis, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Memang, harus diakui, bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi meningkat tajam dari 13.10 persen di tahun 2005 menjadi 31,45 persen di tahun 2023. Namun, dengan APK pendidikan tinggi sebesar itu, posisi Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut World Bank 2022, APK Pendidikan Tinggi Malaysia mencapai 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura 91,09%.
Melalui berbagai kebijakan dan strategi afirmasi itu, APK Pendidikan Tinggi Indonesia ditargetkan mencapai 43,87 persen di tahun 2035 dan 60 persen di tahun 2045.Selain itu, proporsi penduduk berusia diatas 15 tahun yang mengenyam pendidikan tinggi meningkat dari 10,12 persen di tahun 2022 menjadi 11,63 persen di tahun 2045. Terakhir, prosentasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi ditargetkan mencapai 75 persen di tahun 2045.
Selain perluasan kebijakan afirmasi, strategi lain yang akan digalakkan adalah perluasan pendidikan berkualitas melalui pembelajaran jarak jauh, blended learning, kredensial mikro, gap year dan rekognisi. Hal itu guna mendukung pembelajaran sepanjang hayat.
Strategi lain adalah penguatan infrastruktur pendidikan tinggi, pengembangan pembelajaran berbasis STEAM dan perluasan Program Studi STEAM, peningkatan kualitas dan kompentensi dosen, serta penguatan tata kelola perguruan tinggi.
Secara garis besar, sasaran pembangunan pendidikan di tahun 2045 adalah pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata. Untuk mendukung hal itu,maka investasi bidang pendidikan difokuskan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas dan relevansi dengan perkembangan jaman.
Untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan ditahun 2045, Bappenas telah menyusun Peta Jalan Pendidikan 2025-2045. Peta jalan pendidikan itu berjalan melalui empat pilar. Pertama, akses pendudukan berkeadilan. Kedua, mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, ketiga relevansi pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional, dan pilar keempat tata kelola pendidikan yang partisipatif dan akuntabel.
Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 merupakan hasil kolaborasi Kementerian PPN/ Bappenas dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan mitra pembangunan, seperti Department of Foreign Affairs and Trade Australia melalui Program Inovasi dan Tanoto Foundation.
Pada peluncuran Peta Jalan Pendidikan Nasional 2025-2045 ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan peta jalan merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan acuan strategis bagi kementerian/lembaga/daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
