YanuarJakarta– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya mempercepat pemulihan sektor pendidikan di daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Jawa Timur.
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, sampai 12 Mei 2026, Kemendikdasmen telah memberikan bantuan revitalisasi kepada 3.084 sekolah yang berada dibawah pembinaan Kemendikdasmen dengan total anggaran lebih dari Rp2,9 triliun. Dari sejumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 2.817 satuan pendidikan pelaksanaan revitalisasinya dilakukan secara swakelola. Sisanya, yakni 267 sekolah karena mengalami kerusakan berat dan harus direlokasi, pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan anggaran mencapai lebih dari Rp446 miliar. Kemendikdasmen terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan lahan bagi 65 sekolah yang membutuhkan relokasi akibat dampak bencana.
Adapun persebaran 3.084 sekolah penerima program revitalisasi meliputi 2.085 satuan pendidikan di Aceh, 332 sekolah di Sumatra Barat, dan 667 sekolah lainnya di Sumatra Utara. Dari total penerima bantuan revitalisasi, sebanyak 2.861 sekolah telah menerima dana bantuan tahap 1 (70%) dengan total pencairan lebih dari Rp1,9 triliun.
Dengan proses revitalisasi tersebut, hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 4.820 dari total 4.922 sekolah dibawah pembinaan Kemendikdasmen terdampak telah kembali menjalankan proses pembelajaran secara penuh. Sementara itu, sebagian sekolah lainnya masih melaksanakan kegiatan belajar di ruang kelas darurat, tenda sementara, atau menumpang di sekolah lain demi memastikan proses belajar murid tetap berlangsung.
Bantuan khusus guru dan tenaga kependidikan
Selain rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemendikdasmen juga melanjutkan bantuan khusus untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) di bawah pembinaan Kemendikdasmen yang terdampak bencana yang terdata di Dapodik dengan anggaran lebih dari Rp286 miliar. Sebanyak 53.215 GTK dari jenjang PAUD sampai SMA, SMK dan pendidikan kesetaraan telah menerima bantuan khusus selama 3 bulan sebesar Rp2 juta perbulan. Kemendikdasmen juga sedang melakukan proses verifikasi kepada 6.055 guru dengan total anggaran Rp36,3 miliar.
Di luar bantuan khusus yang menyasar semua pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terdampak bencana, Kemendikdasmen tetap menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). Namun, Kemendikdasmen melakukan pelonggaran persyaratan, yakni tanpa harus pemenuhan beban mengajar sebagaimana ketentuan normal. Total dana TPG dan TKG yang telah disalurkan di wilayah terdampak bencana sebesar Rp508,9 miliar.
Kemendikdasmen juga memastikan dukungan operasional pendidikan tetap terpenuhi melalui penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hingga saat ini, BOSP telah disalurkan kepada lebih dari 29 ribu satuan pendidikan di kabupaten terdampak bencana dengan total nilai mencapai Rp1,98 triliun. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen juga memberikan fleksibilitas baik pada persyaratan penyaluran maupun penggunaan anggaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
“Pada pekan kedua dan ketiga Mei 2026, kami akan menyelesaikan pencairan BOSP kepada 223 satuan pendidikan dengan dana bantuan Rp83,3 miliar dan juga menyalurkan bantuan operasional pada masa transisi darurat menuju pemulihan dengan dana bantuan Rp17 miliar. Seluruh bantuan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, Sabtu (16/5).
Selain itu, Kemendikdasmen juga terus melakukan pelatihan dukungan psikososial serta monitoring kehadiran siswa, guru, dan keterlaksanaan pembelajaran.
“Pendampingan praktik baik dan penerapan model pembelajaran darurat juga terus dilakukan guna memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal,” tambah Abdul Muti.
