Tangerang Selatan- Tiga bulan paska bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, hampir seluruh daerah terdampak  telah memasuki fase transisi darurat pemulihan. Di sektor pendidikan,  penanggulangan bencana terbagi dalam tiga fase, yakni siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi pemulihan. 

“Aceh Tamiang, misalnya, baru saja menyelesaikan masa tanggap darurat pada 24 Februari kemarin dan kini dilanjutkan dengan proses transisi selama tiga bulan ke depan,” jelas Perwakilan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Jamjam Muzaki,  dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa yang berlangsung di Tangerang Selatan, Senin (2/3).

Dalam upaya pemulihan tersebut, lanjut Jamjam, dampak bencana dielaborasi ke dalam tiga aspek, yaitu kerusakan sarana prasarana, terputusnya akses ke satuan pendidikan, serta dampak sosial bagi warga sekolah.

Diungkapkannya, dalam pemantauan Kemendikdasmen, banjir dan longsor yang terjadi tidak hanya merendam gedung kelas dengan lumpur dan material berat, tetapi juga merusak fasilitas penunjang seperti mebeler, buku, hingga perangkat elektronik. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya akses jalan dan jembatan yang menghambat perjalanan guru dan siswa ke sekolah.

Kesenjangan akses tersebut bahkan memaksa para guru di beberapa wilayah, seperti Aceh Tengah, untuk menyeberangi sungai menggunakan seling tambang karena jembatan utama belum pulih.

“Gangguan terhadap layanan pendidikan ini menjadi fokus utama kami,” ujar Jamjam.

Kolaborasi berbagai pihak

Agar proses pembelajaran tidak berhenti, Kemendikdasmen telah mendistribusikan 168 tenda kelas darurat dan membangun 44 ruang kelas semi-permanen.Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat memungkinkan pemanfaatan fasilitas publik, seperti asrama haji di Kota Padang, sebagai lokasi pembelajaran sementara. Pemulihan ini dikoordinasikan secara terpadu oleh Satgas Percepatan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dengan arahan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

Dukungan terhadap operasional sekolah juga diwujudkan melalui penyaluran bantuan berupa school kit dan 167 ribu eksemplar buku teks pembelajaran. Dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah telah mengalokasikan tunjangan khusus bagi sekitar 59 ribu guru terdampak.

“Total dana sebesar 220 miliar sudah disalurkan kepada 36 ribu guru pada tahap pertama dan kedua, di mana setiap guru menerima bantuan sebesar 6 juta rupiah untuk tiga bulan,” tambahnya.

Selain itu, Kemendikdasmen turut mengerahkan tim untuk memberikan dukungan psikososial guna memulihkan kondisi psikologis dan sosial warga sekolah. Program ini juga didukung oleh berbagai donatur yang menyediakan family kit bagi guru di pengungsian serta teacher kit untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 

Terkait proses rekonstruksi dan rehabilitasi, revitalisasi sekolah dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan transfer dana langsung ke rekening satuan pendidikan. Hingga akhir Februari, terdapat 1.741 sekolah yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai mencapai Rp1,25 triliun. Melalui skema ini, tiap sekolah memiliki otoritas untuk melaksanakan perbaikan, pembangunan kembali, maupun relokasi secara mandiri sesuai tingkat kerusakan yang dialami.

Berdasarkan arahan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, ditargetkan agar sekolah dengan kategori rusak ringan dan sedang dapat rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Sementara itu, untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat atau memerlukan relokasi, proses pengerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun.

Langkah relokasi tersebut didasarkan pada rencana induk dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) yang mengatur zonasi kerawanan bencana. Sekolah yang berada di zona merah tidak mendapatkan toleransi untuk dibangun kembali di lokasi semula demi faktor keamanan. “Saat ini kami masih melakukan rapat koordinasi dengan Pemda untuk memverifikasi 248 tambahan sekolah serta 26 ribu guru yang akan mendapatkan bantuan pada tahap selanjutnya,” ungkap Jamjam 

Seluruh rangkaian penanganan darurat hingga pemulihan ini mengikuti regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Regulasi tersebut menjadi payung kebijakan dalam menanggulangi bencana di satuan pendidikan. Dengan adanya kepastian regulasi dan sinergi berbagai pihak, Kemendikdasmen optimis bahwa layanan pendidikan di Sumatra akan segera pulih dan mampu mengembalikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman.