Jakarta– Anggaran pendidikan di Indonesia telah mencapai 20 persen dari APBN sejak tahun 2009 dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009, anggaran pendidikan sebesar Rp208,3 triliun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp565 triliun, serta tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp724,3 triliun.

Peningkatan anggaran pendidikan tersebut berdampak secara siginifikan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia yang terus meningkat.  Sampai tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), APK Indonesia mencapai 74,15 untuk usia 5-6 tahun, 99,19 untuk usia 7-12 tahun, 96,17 untuk usia 13-15, dan 74,64 untuk usia 16-18 tahun.

Namun disamping capaian-capaian tersebut, ada sejumlah tantangan yangharus segera diatasi. Pada  Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 di Pusdiklat Kemendikdasmen pada 29 April 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan sejumlah tantangan.

Pertama, berdasarkan Studi PISA tahun 2022,  82 persen siswa usia 15 tahun memiliki kemampuan matematika dibawah standar PISA, yakni dibawah level 2. Selain itu, 75 persen siswa di usia yang sama, juga memiliki kemampuan membaca yang rendah, atau di bawah standar PISA.

“Ini artinya, dalam hal matematika, para siswa itu gagal mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sementara rendahnya kemampuan membaca diartikan adanya kesulitan memahami gagasan utama sebuah teks yang panjang, “ungkap Mendikdasmen.

Kedua,  kesenjangan kualitas hasil belajar antar wilayah. Contohnya, berdasarkan Asesmen Nasional jenjang SMP/MTsN 2024,  ada sebagian wilayah yang 70 persen siswanya mencapai  standar minimum dalam kompetensi literasi dan numerasi, namun sebagian wilayah lainnya masih dibawah 40 persen.

“Ini artinya perlu intervensi lebih untuk mengatasi ketertinggalan, terutama di sebagian wilayah Indonesia Timur, di sini pentingnya peranan pemerintah daerah, “tegas Mendikdasmen.

Ketiga, kondisi sarana dan prasarana pada sebagian sekolah yang sarana dan prasarananya mengalami rusak sedang sampai berat. Mengacu pada data statistik pendidikan BPS tahun 2024, di jenjang sekolah dasar, ada 49 persen sekolah yang mengalami rusah sedang dan 11 persen rusak berat, sementara di jenjang SMP, 42 persen rusak sedang dan 7 persen rusak berat, dan di jenjang SMA,  33 persen rusak sedang dan 6 persen rusak berat serta di jenjang SMK, 33 persen rusah sedang dan 3 persen rusak berat.

Baca juga : 12 Langkah Konkret Kemendikdasmen Menuju Pendidikan Bermutu Untuk Semua

Menjawab tantangan

Untuk menjawab dan mengatasi berbagai tantangan itu, Mendikdasmen memaparkan beberapa program prioritas, antara lain wajib belajar  tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan literasi, numerasi, sains dan teknologi dan pengembangan talenta dan prestasi siswa.

“Selain itu, akan kami prioritaskan penguatan pendidikan karakter, pembangunan kebahasaan dan kesusateraan, serta yang tak kalah penting dari semua itu adalah pengembangan kompetensi, kualifikasi yang dibarengi meningkatkan kesejahteraan guru, “ungkap Mendikdasmen.

Secara rinci, Mendikdasmen mengungkapkan strateginya, seperti   redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, pembaruan sistem pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning), pelajaran coding dan kecerdasan buatan, serta sistem evaluasi Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Baca juga:Kemendikdasmen Dorong Layanan Pendidikan Inklusi di Sekolah Negeri dan Swasta

48 persen anggaran pendidikan dikelola daerah

Mendikdasmen juga mendorong pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan itu. Menurut Mendikdasmen,  pemerintah daerah memiliki peran paling strategis dalam pembangunan pendidikan.

Hal itu, lanjut Mendikdasmen, karena dari anggaran pendidikan nasional tahun 2025 yang sebesar Rp724, 2 triliun, 48 persennya atau sebesar Rp347,1 triliun ditransfer langsung ke daerah.

“Kemendikdasmen sendiri hanya diberi anggaran Rp33, 5 triliun atau hanya 4,6 persen dari anggaran pendidikan nasional, “katanya.

Mendikdasmen berharap agar pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung program-program prioritas Kemendikdasmen.

“Kemendikdasmen menyediakan Rapor Pendidikan untuk membantu pemda dan sekolah memantau capaian pendidikan dan melakukan perencanaan program yang lebih terarah, “tambahnya.