Jakarta– Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) menjadi salah satu program di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memperoleh skor tertinggi dalam kualitas layanan publik. Dalam Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Satisfaction Survei/SSS) Tahun 2025, program ADEM memperoleh skor tertinggi yakni 3,94 berdasarkan Gap Analysis atau selisih tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan. Hal ini berarti, manfaat dan layanan program ADEM telah melebihi ekspektasi yang diharapkan pemangku kepentingan.
Capaian program ADEM tersebut menjadi salah satu kontribusi dalam capaian Kemendikdasmen secara umum. Kemendikdasmen mencatat peningkatan dalam kualitas layanan publik dengan indeks kepuasan nasional mencapai 88,70 dengan predikat Sangat Baik, meningkat 1,27 poin dibandingkan tahun 2024. Hasil survei nasional ini disampaikan oleh PT. Sigma Research Indonesia di hadapan Pejabat Eselon I dan II di kantor Kemendikdasmen, Jumat (9/1).
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengapresiasi peningkatan indeks kepuasan pemangku kepentingan pada tahun 2025. Menurutnya, hasil survei ini membuktikan meningkatnya kepercayaan publik sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas layanan publik Kemendikdasmen.
“Capaian indeks kepuasan dengan predikat sangat baik menunjukkan bahwa layanan dan program Kemendikdasmen semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, survei ini juga menjadi rujukan utama untuk memastikan perbaikan layanan dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data,” ujarnya.
Direktur Riset Sigma Research, Prima Ariestonandri, memaparkan, pada tahun 2025, terdapat 66 program unggulan Kemendikdasmen yang disurvei, meningkat tahun dari sebelumnya sebanyak 40 program. “Sebanyak 25 program masuk pada kategori A atau Sangat Baik dengan skor di atas 88,30. Dan program lainnya masuk ke kategori B atau Baik. Ini sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 tahun 2017,“ ujarnya.
Dalam Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan tersebut, menurut Prima, program Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama menjadi program dengan nilai kepuasan paling tinggi, yaitu mencapai 98,41. Selanjutnya, program digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi satuan pendidikan mendapatkan hasil yang baik dari publik. Digitalisasi pembelajaran mendapatkan skor 87,72 (Baik) dan revitalisasi satuan pendidikan dengan skor 89,80 (Sangat Baik).
Hal yang patut diapresiasi, program digitalisasi pembelajaran yang dinilai bermanfaat oleh 61 persen masyarakat di daerah tertinggal. Selain itu, 5 program unggulan lainnya seperti layanan Revitalisasi Satuan Pendidikan, program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Senam Anak Indonesia Hebat, Kurikulum, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah, juga dianggap bermanfaat oleh masyarakat di daerah tertinggal.
Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai garda terdepan pengaduan dan informasi publik mendapatkan skor sebesar 92,50 (Sangat Baik), dengan atribut tertinggi pada perilaku pelaksana sebesar 95. Capaian ini meningkat sebanyak 0,16 dari tahun 2024.
Baca juga : Peran Satuan Pendidikan Dalam Mengantisipasi Bencana Alam
Survei nasional ini dilakukan dengan metode wawancara langsung tatap muka dan beberapa program melalui metode telesurvey. Survei ini melibatkan 9.000 responden penerima layanan dan manfaat dari 66 program Kemendikdasmen, yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 5.000 responden dan telesurvei kepada 4.000 responden pada periode November – Desember 2025, dengan tingkat kepercayaan 95 % dan margin of error ±1,03 %.

Jangan berpuas diri
Suharti meminta agar unit-unit utama jangan mudah berpuas diri, namun perlu mendalami secara detil hasil survei untuk menemukan ruang yang masih perlu diperbaiki.
“Saya berharap kita dapat fokus pada area yang masih diperbaiki misalnya pada nilai yang masih di bawah harapan masyarakat. Karena, harapan publik pada layanan Kemendikdasmen akan terus meningkat,” tegasnya.
Dengan meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan, ditegaskan Suharti, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola layanan, meningkatkan pemerataan di seluruh wilayah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan benar-benar menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.