YanuarJakarta–Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tahun 2024 meningkat sebesar Rp6,8 triliun, yakni dari tahun 2023 yang sebesar Rp29,5 triliun menjadi Rp36,4 triliun.
“Ini luar biasa dan juga sekaligus tantangan, sebab dari total anggaran Kementerian yang sebesar Rp98 triliun, sebanyak 36 persen dikelola Puslapdik, “kata Kepala Puslapdik, Abdul Kahar, pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Anggaran 2023 dan Strategi Pelaksanaan Program Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.
Peningkatan anggaran Puslapdik terbesar, lanjut Abdul Kahar, terjadi pada Program Indonesia Pintar (PIP) yang meningkat Rp3,8 triliun, dari Rp9,6 triliun tahun 2023 dengan sasaran 17,9 juta siswa, menjadi Rp13, 5 triliun dengan sasaran 18,6 juta siswa. Peningkatan anggaran terbesar kedua ada pada program KIP Kuliah, yakni meningkat sebesar Rp2,1 triliun. Tahun 2023 lalu, anggaran KIP Kuliah sebesar Rp11,9 triliun untuk sekitar 913 ribu mahasiswa dan tahun 2024 ini, anggarannya meningkat menjadi sebesar Rp13,9 triliun untuk sebanyak 985 ribu mahasiswa.
Seiring penambahan anggaran tahun 2024 ini, Abdul Kahar menegaskan perlunya Puslapdik meningkatkan aspek kualitas pelayanan.
“Tahun 2023 lalu, sudah terbukti realisasi program sudah maksimal, sekarang yang perlu dimaksimalkan adalah kualitas layanan, apakah sudah sesuai dengan harapan, apakah perlu diperbaiki terkait kepuasan masyarakat penerima manfaat, lakukan terus evaluasi, “tegasnya.
Baca juga : PIP, KIP Kuliah dan Tunjangan Guru NonPNS Bagian Pendanaan Wajib 2024
Peningkatan kualitas pelayanan ini, tambah Abdul Kahar, juga terkait masih banyaknya keluhan dari penerima manfaat mengenai kecepatan Puslapdik dan juga Balai Pembiayaan Pendidikan tinggi (BPPT) dalam merespon pertanyaan atau pengaduan.
“Coba bangun SOP atau sistem baru dalam merespons, jangan memposisikan diri sebagai pemberi yang selalu puas, tapi posisikan diri kita sebagai pelayan masyarakat yang sangat heterogen, “ujarnya.
Perjanjian Kinerja 2023 lampaui target
Pada kesempatan tersebut, Abdul Kahar juga mensyukuri terlampauinya target perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2023.
“Dari pagu anggaran 2023 yang sebesar Rp29, 5 triliun, terealisasi sebesar Rp29, 3 triliun atau 99,20 persen, “katanya.
Menurut Abdul Kahar, adanya 0,8 persen dana yang tidak terserap dan dikembalikan ke kas negara itu tidak bisa dihindari. Misalnya adanya anggaran tunjangan guru yang dikembalikan ke kas negara karena guru yang bersangkutan sudah lulus seleksi PPPK, adanya anggaran KIP Kuliah yang dikembalikan karena mahasiswa penerimanya drop out sehingga tidak terregistrasi di kampus, atau anggaran Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang hanya terbayarkan 1 semester untuk kelas akhir.
Baca juga : Empat Program Puslapdik Jadi Arah Kebijakan Kemendikbudristek 2024
Capaian Puslapdik pada Tahun 2023 juga buka hanya terkait realisasi penggunaan anggaran, tetapi juga capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencapai 103, 71 persen serta Nilai Kerja Anggaran (NKA)sebesar 93,29. NKA Puslapdik tersebut diperoleh karena Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Puslapdik Tahun 2023 yang mencapai 96,62 ditambah nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart) dengan nilai 89,96. Smart merupakan gabungan dari penyerapan anggaran, konsistensi, Capaian Rincian Output (CRO), efisiensi dan nilai efisiensi.
“Pada perjanjian kinerja dengan Sekjen, NKA kita ditargetkan sebesar 88, namun realisasi mencapai 93,29 sehingga capaian Puslapdik Tahun 2023 sebesar 106,61, “kata Abdul Kahar.
Dikatakan Abdul Kahar, semua capaian Puslapdik itu merupakan hasil kerjasama, konsistensi, dan kinerja semua pegawai Puslapdik, mulai dari pimpinan,ketua Tim Kerja, dan seluruh staf.
