Jakarta- Komitmen Pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia terus diperkuat. Setelah berhasil merealisasikan pengoperasian Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) saat ini tengah  menggodok pendirian Sekolah Terintegrasi.

Pada Kamis, 29 Januari 2026 lalu, Pemerintah mematangkan konsep Sekolah Terintegrasi melalui Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Dikutip laman https://www.kemenkopmk.go.id.,  Pratikno  mengatakan, Sekolah Terintegrasi menjadi solusi strategis atas dua persoalan mendasar pada pendidikan nasional, yakni ketimpangan mutu antarwilayah dan rendahnya capaian kualitas sekolah di banyak daerah.

“Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan berkualitas. Ini bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, tetapi transformasi tata kelola pendidikan agar setiap anak, dimana pun berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,” ujar Pratikno.

Rencananya, lanjut Pratikno, Sekolah Terintegrasi  akan berada  di setiap kecamatan, bersifat inklusif, dan bebas dari pungutan biaya, guna menjangkau anak-anak usia sekolah secara luas dan merata. 

Sekolah Terintegrasi menyediakan jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu sistem tata kelola dan pembelajaran yang berkelanjutan. 
Konsep ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang utuh, terarah, dan konsisten sejak usia dini hingga pendidikan menengah, didukung sarana dan prasarana modern serta kurikulum holistik yang mengombinasikan kurikulum nasional dan pengayaan global.

Menurut Pratikno, sasaran utama Sekolah Terintegrasi bersifat inklusif, dengan fokus pada peserta didik dari keluarga desil menengah, tanpa menutup peluang bagi anak-anak dari kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program lain. 
Sekolah Terintegrasi diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sekaligus mendorong mobilitas sosial melalui pendidikan.

“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa, dan Sekolah Terintegrasi menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tegas Pratikno. 

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, mengutarakan, Sekolah Terintegrasi memiliki 3 target besar, yakni transformasi infrastruktur, transformasi SDM, dan transformasi pembelajaran berkelanjutan yang mendukung proses transisi anak yang lebih baik dengan kurikulum kombinasi nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.  

“Sekolah Terintegrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak di level kecamatan,” tambahnya. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Sekolah Terintegrasi akan dirancang terintegrasi dengan fasilitas vokasi dan pelatihan yang relevan dengan karakter wilayahnya.

“Jika berada di wilayah pesisir, maka akan terintegrasi dengan vokasi perikanan, sedangkan, di wilayah daratan terintegrasi dengan vokasi pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Dengan cara ini, lulusannya dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan riil dunia kerja,” pungkas Prasetyo.

Sekolah Rakyat untuk siswa miskin dan miskin ekstrim

Sebelumnya, pemerintah telah berhasil merealisasikan pendirian Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Prasetyo Hadi mengatakan,  hingga kini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia, dengan jumlah siswa mencapai 15.954 orang, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

“Sekolah rakyat untuk (anak-anak dari) desil 1 dan desil 2 kita adakan, kita bangun,” jelasnya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, 13 Januari 2026 lalu, seperti dikutip dari laman https://infopublik.id/

Selain itu, dikutip dari https://www.komdigi.go.id., pemerintah telah menggagas pendirian Sekolah Garuda. Program ini terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas dan Sekolah Garuda Transformasi  dengan mengembangkanSMA/MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. 

Sampai tahun 2029, akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru. Pada tahun 2025, empat sekolah akan dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026/2027. Kemudian, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.  

Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, Sekolah Garuda akan hadir di setiap kabupaten.

“Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat,” ujar Menteri Brian.