Jakarta, –  Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti,  menghimbau  semua pihak untuk membantu pemerintah memastikan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)  betul-betul diterima siswa yang sudah memperoleh SK penetapan penerima PIP dan memastikan siswa tersebut, yang berasal dari keluarga tidak mampu, bisa bersekolah.

“Pihak sekolah wajib mengumumkan siswa yang menerima penerima PIP, memfasilitasi proses  aktivasi rekening dan mengingatkan, kalau tidak teraktivasi  sampai batas tertentu, uang akan dikembalikan ke kas negara.”

Demikian dikatakan Suharti melalui kanal Youtube Kemendikdasmen yang tayang pada 10 Februari 2025 lalu, menanggapi kasus penyalahgunaan dana PIP di beberapa daerah.

Pernyataan Suharti tersebut memperkuat apa yang dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat ditanya wartawan beberapa waktu sebelumnya, terkait penyalahgunaan bantuan PIP.

Mendikdasmen berharap agar dana PIP itu dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya, tidak terjadi  penyalahgunaan. Menurutnya,  dana PIP itu merupakan dana pemerintah yang dipungut dari  masyarakat.

“Pak Presiden juga berkali-kali menegaskan agar jangan ada serupiah pun dana rakyat yang diselewengkan,”tegasnya.

Baca juga : Penerima PIP Dikdasmen Jadi Prioritas Penerima KIP Kuliah

Suharti menegaskan, dana bantuan PIP langsung disalurkan ke rekening masing-masing siswa yang sudah tercantum di SK penetapan dan hanya siswa atau orang tua/wali siswa yang bersangkutan yang bisa mengambilnya, baik melalui teller bank atau melalui ATM.

“Memang ada dispensasi, yakni  pencairan bisa dilakukan secara kuasa oleh pihak sekolah, yaitu  oleh Kepala Sekolah, jika siswa  belum cakap hukum, usianya belum mencukupi untuk memiliki rekening dan mengambil sendiri atau yang tempatnya ada di daerah tertinggal yang belum ada perbankan,“ katanya.

Bila itu dilakukan secara kuasa oleh sekolah, harus ada surat kuasa dari siswa atau dari orang tua. Namun, ditegaskan Suharti, tidak dibenarkan menarik iuran dari siswa untuk mengambil dana tersebut. Pihak   sekolah bisa mengambil dari dana BOS untuk operasional ketika misalnya  kepala sekolah atau guru ditugaskan untuk melakukan aktivasi rekening dan mencairkan dana secara kolektif.

“Itu dimungkinkan mengambil dana dari dana BOS, jangan mengambil dana dari yang sudah kita alokasikan untuk anak-anak, uang PIP tersebut 100% harus sudah sampai ke siswa penerima, “tegasnya.

Terkait penggunaan dana PIP, dikatakan Suharti, untuk keperluan pribadi siswa. “Tidak boleh sekolah ikut campur. Serahkan semua pada anak, orang tua, sesuai dengan jumlah yang seharusnya,” tegas dia. 

Baca juga : Satuan Pendidikan Diminta Isi Data Dapodik yang Valid, Lengkap, dan Logis

Penyalahgunaan Dana PIP 

Suharti mengakui adanya kemungkinan penyalahgunaan dana bantuan PIP atau diselewengkan beberapa pihak seperti yang terekam di media online dan di media sosial. Dikatakannya, kalau ada temuan-temuan penyalahgunaan dana bantuan PIP, bisa dilaporkan ke Kemendikdasmen.

“Kami  punya tim yang nanti akan melakukan pengecekan ke lapangan, berkoordinasi dengan inspektorat daerah dan juga dinas pendidikan untuk turun ke lapangan dan menggali data dan informasi apa yang terjadi sebenarnya“ujarnya.

Jika ditemukan bukti, bahwa  kepala sekolah melakukan penyelewengan, maka kepala sekolah diminta untuk mengembalikan dana tersebut kepada yang berhak, yaitu siswa-siswa penerima. Selanjutnya Pemda terkait direkomendasikan untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan  penyelewengan tersebut.

Menurut Suharti, ada beberapa kasus  di daerah yang sudah  dalam prosesnya di aparat penegak Hukum. Pihak Kemendasmen juga akan terus mengupayakan agar masalah-masalah penyelewengan ini bisa diminimalkan. Suharti berterima kasih kepada masyarakat yang sangat perduli untuk memastikan program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Kemendikdasmen juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan program ini. Masyarakat dapat melaporkan temuan atau dugaan penyalahgunaan melalui call center di nomor 177 atau mengunjungi laman Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen di ult.kemdikbud.go.id. 

“Tentu saja sosialisasi yang lebih masif, dan kami minta bantuan kepada Bapak/Ibu, public figure, influencer untuk membantu menyiarkan agar program ini bisa menjadi semakin bermanfaat untuk masyarakat ,” tutup Suharti. 

Skema penyaluran PIP

Sebelum, Suharti menyampaikan, tahun 2024, jumlah siswa di semua jenjang pendidikan yang menerima bantuan PIP sebanyak 18.594.627 siswa dengan anggaran sebanyak Rp13.447.710.600.000, termasuk tambahan penerima PIP jenjang SMA dan SMK di tahun 2024 yang sebanyak 666.000 siswa.

Dikatakan Suharti, penyaluran PIP mengacu pada data Dapodik,dan pihak sekolah turut terlibat dalam mengusulkan nama siswa yang membutuhkan bantuan melalui Dapodik. Data tersebut, dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) milik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta juga dipadankan dengan data kependudukan di Dukcapil Kementerian dalam Negeri. Apabila ditengarai terdapat anak-anak kurang mampu namun belum terdaftar sebagai penerima PIP, sekolah dan pemangku kepentingan daerah dapat mengusulkan kepada dinas pendidikan.

Sasaran penerima PIP adalah siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, SMP, SMA, dan SMK yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan siswa di madrasah, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), juga Madrasah Aliyah (MA), masuk ke dalam PIP yang disalurkan oleh Kementerian Agama.