Jakarta– Sebanyak 16.142 satuan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia telah melakukan program revitalisasi pendidikan atau perbaikan sarana dan prasarana sekolah sampai Oktober 2025.  Jumlah satuan pendidikan yang melakukan program revitalisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), yakni 10.231. 

Satuan pendidikan  dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang menerima program revitalisasi berjumlah 14.196 sekolah dengan penggunaan anggaran sebesar Rp12,1 triliun dari jenjang PAUD hingga SMA. Jumlah satuan pendidikan yang menerima revitalisasi itu naik dari target awal  sebanyak 9.249 sekolah yang terdiri dari 1.241 PAUD, 4.053 SD, 2.753 SMP, dan 1.382 SMA.

“Setelah kita lakukan evaluasi, ternyata jumlah sasaran masih dapat dioptimalkan. Dari 14.196 sekolah, 13.777 sekolah telah menerima Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan, di antaranya yaitu 1.509 PAUD, 6.077 SD, 3.974 SMP, dan 2.217 SMA. Sementara itu, 419 sekolah sisanya masih dalam proses finalisasi SK,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, di Jakarta, Senin (6/10).

Dari 419 satuan pendidikan yang masih dalam proses finalisasi SK itu, ditambahkan Gogot, dirinci ada  103 PAUD, 222 SD, 68 SMP, dan 26 SMA.

Menurut Gogot,  optimalisasi jumlah penerima sasaran bertujuan untuk mempercepat hasil dari program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

“Dengan proses optimalisasi tersebut kami berharap akan tercipta sarana dan prasarana pendidikan yang aman dan nyaman. Sehingga semua warga sekolah dapat melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar, serta meningkatkan kualitas mutu pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu,  di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK). Realisasi satuan pendidikan yang menerima program revitalisasi juga mengalami kenaikan sekitar 100 persen dari target awal yaitu dari  982 satuan pendidikan menjadi 1.946 satuan pendidikan, yang terdiri dari 1.439 sekolah menengah kejuruan (SMK), 382 sekolah luar biasa (SLB), 122 satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB). Adapun untuk total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp3,1 triliun dengan progres pembangunan keseluruhan per September 2025 telah mencapai sekitar 60 persen.

Tingkatkan ekonomi rakyat

Selain berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, Kemendikdasmen juga terus memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.  Strateginya, dengan prinsip swakelola, penggunaan bahan baku bangunan dari lingkungan sekitar sekolah dan penggunaan pekerja lokal yang terlibat dalam program.

Salah satu warga yang merasakan dampak revitalisasi pendidikan itu adalah Junaedi Danggala. Selama hampir dua bulan ia bersama sekitar 30 pekerja lainnya terlibat dalam revitalisasi di SLB Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai pekerja bangunan, Junaedi menerima bayaran Rp150.000,00 per hari yang dibayarkan seminggu sekali.

Menurut Junaedi,  upah tersebut digunakannya untuk dari kebutuhan sehari-hari dan membayar keperluan sekolah anaknya. “Untuk sementara, saya tidak perlu merantau jauh karena bisa bergabung dam pembangunan di SLBN 2 Makassar ini,” ujar Junaedi.

Sementara itu, Waluyo, kepala tukang pada proyek revitalisasi di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, Banten, menyampaikan, bahwa hampir seluruh tukang yang terlibat dalam proyek ini terbantu secara ekonomi. “Untuk perekonomian, kami sangat terbantu. Keuangan lancar, tidak ada istilah ditunda untuk gajian pekerja,” kata Waluyo.

Menurut Waluyo, tidak hanya ekonomi para pekerja yang terbantu, namun ekonomi warga sekitar sekolah juga terbantu. “Dengan adanya pekerja ini, otomatis semua pekerja mau belanja ke lingkungan sekitar. Mau beli nasi, beli jajan, pasti beli di sekitarnya. Semakin tambah omsetnya, yang tadinya mungkin cuma mengandalkan anak-anak sekarang ada pendapatan dari belanja tukang-tukang,” kata Waluyo.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan, prinsip swakelola dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan salah satunya memang bertujuan agar memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal.

Menurutnya, dengan dampak ekonomi tersebut, diharapkan program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya membuat lingkungan dan ruang belajar yang lebih nyaman bagi para murid dan guru dalam rangka menghadirkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dan penggunaan produk lokal.

“Dengan begitu masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dan dari penghasilan tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya,” pungkas Tatang.