Tangerang— Tahun 2026 ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan anggaran bantuan bagi SMK sebanyak lebih dari Rp112,5 milliar untuk sertifikasi kompetensi murid SMK dan 75 milliar untuk sertifikasi bahasa asing bagi murid SMK. Sasarannya sebanyak 250 ribu siswa, atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya 100 ribu siswa.

”Bantuan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada pendidikan vokasi di tengah krisis global. Langkah ini diambil guna memastikan peserta didik SMK memiliki modal kuat untuk masuk ke dunia kerja yang kian dinamis,” ungkap Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,  Fajar Riza Ul Haq, pada kegiatan  Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK tahun 2026 di Tangerang, Banten, Selasa lalu.

Menurut Fajar, bantuan pada siswa SMK  menjadi salah satu upaya Kemendikdasmen untuk menjawab besarnya peluang lulusan SMK untuk mampu bersaing di pasar kerja internasional.

“Kemendikdasmen ingin mendorong program simplifikasi bahasa asing dan penguatan kompetensi teknis agar lulusan SMK dapat masuk ke dalam rantai pasok talenta global melalui hard skill dan soft skill yang kuat, mentalitas yang kompetitif, dan kemampuan adaptasi yang cepat,” ujarnya.

Namun, Fajar juga berharap  lulusan SMK mampu memperkuat lapisan kelas menengah Indonesia melalui jalur kewirausahaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menuturkan bahwa optimalisasi potensi lulusan SMK menjadi sebuah keharusan di tengah dinamika geopolitik dan ketimpangan suplai tenaga kerja global. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya memiliki ketrampilan vokasional, namun juga karakter unggul dan kemampuan adaptasi yang tinggi.

“Penguasaan bahasa asing merupakan kunci utama bagi lulusan SMK untuk menembus pasar global. Bantuan sertifikasi bahasa asing dilakukan dengan pendekatan yang mencakup bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya seperti Jepang, Prancis, Mandarin, serta bahasa Jerman,” papar  Tatang.

Transformasi tata kelola SMK

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengembangan SMK Swasta oleh Yayasan untuk Menjadi Sekolah Unggul,Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengatakan, Kemendikdasmen terus mendorong transformasi tata kelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta sebagai upaya mewujudkan pendidikan vokasi yang unggul, relevan, dan berdaya saing.  

“SMK memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi dinamika dunia kerja. Namun, harus kita akui masih terdapat tantangan terkait citra publik terhadap SMK, termasuk isu penguatan karakter dan persepsi sebagai penyumbang pengangguran, “ujar Abdul Muti.

Menghadapi dua tantangan itu, lanjutnya, penguatan karakter harus menjadi bagian integral dalam pendidikan SMK selain peningkatan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri.

Untuk itu, kata Abdul Muti, Kemendikdasmen mendorong implementasi kebijakan SMK dengan masa studi empat tahun. Penambahan masa studi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan lulusan sekaligus memberikan keterampilan spesifik sesuai kebutuhan dunia kerja, termasuk peluang kerja di luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang yang lebih luas bagi lulusan SMK untuk bekerja di mancanegara melalui penguatan kerja sama lintas kementerian, dengan pembekalan keterampilan teknis, bahasa, dan pemahaman budaya kerja.

Mendikdasmen juga menekankan pentingnya penguatan kewirausahaan berbasis keunggulan lokal melalui pengembangan program keahlian yang selaras dengan potensi daerah, sehingga lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan pekerjaan.

Pengangguran lulusan SMK Terbanyak

Dari data BPS tahun 2025, prosentase pengangguran terbuka lulusan SMK masih yang terbanyak dibanding lulusan lain, yakni 8,63 persen, lebih tinggi dari lulusan SMA yang sebesar 6,88 persen, dan lulusan universitas yang 5,39 persen. Sementara itu, pengangguran terbuka lulusan sekolah dasar dan yang tidak lulus sekolah dasar menjadi yang paling sedikit,yakni 2,30 persen.

Namun, mengutip dari situs smk.kemendikdasmen.go.id., hal itu  berakar pada perubahan struktur ekonomi dan dinamika pasar kerja global. Dalam teori human capital (Becker, 1993), keberhasilan pendidikan dalam menurunkan pengangguran tidak hanya bergantung pada peningkatan kompetensi individu, melainkan juga pada ketersediaan lapangan kerja yang relevan dengan keterampilan lulusan.

Arah investasi nasional yang kini beralih ke sektor padat modal dan jasa berbasis teknologi telah menggeser kebutuhan tenaga kerja. Lulusan SMK yang sebelumnya disiapkan untuk manufaktur dan permesinan menghadapi kesenjangan struktural: kompetensi mereka belum sepenuhnya selaras dengan pasar kerja yang makin terdigitalisasi.

Sepuluh tahun lalu, investasi senilai satu triliun rupiah dapat menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja; kini hanya sekitar 1.200 orang. Artinya, setiap unit investasi kini menciptakan lapangan kerja yang lebih sedikit karena penggunaan teknologi dan otomatisasi. Situasi ini berimplikasi langsung terhadap lulusan SMK yang selama ini disiapkan untuk sektor padat karya.